MAKASSAR – Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Hasanuddin (Unhas) resmi menjadi tuan rumah Muktamar Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Indonesia (AFKNI) tahun 2025. Acara strategis ini dibuka pada Kamis (26/9/2025) di The Rinra Hotel, Makassar, dan akan berlangsung hingga 28 September.
Kegiatan bergengsi ini mengusung tema sentral “Penguatan Academic Health System (AHS) untuk Transformasi Pendidikan Kedokteran dan Pemerataan Layanan Kesehatan Nasional.”
Muktamar AFKNI menjadi forum penting yang mempertemukan seluruh pimpinan dan perwakilan fakultas kedokteran negeri se-Indonesia. Tujuannya adalah merumuskan langkah strategis menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan memperkuat kontribusi dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di tingkat nasional.
Dekan FK Unhas, Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD-KGH, Sp.GK, FINASIM, menegaskan komitmen FK Unhas sebagai tuan rumah untuk mendorong kolaborasi antar-fakultas.
“Muktamar ini momentum penting untuk menyatukan visi dalam menyiapkan generasi dokter masa depan yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global. FK Unhas berkomitmen aktif memperkuat Academic Health System sebagai fondasi transformasi pendidikan dan pemerataan layanan kesehatan,” ujar Prof. Haerani.
Senada dengan hal tersebut, Ketua AFKNI, Prof. Dr. dr. Ari Fahrial Syam, Sp.PD-KGEH, MMB, FINASIM, menekankan peran asosiasi sebagai wadah kolaboratif merumuskan kebijakan pendidikan kedokteran nasional di tengah era disrupsi.
“AFKNI hadir sebagai forum bersama untuk memperkuat mutu, standar, dan integritas pendidikan kedokteran negeri Indonesia. Melalui penguatan AHS, kita ingin memastikan lahirnya dokter-dokter yang tidak hanya unggul di dalam negeri, tetapi juga siap menghadapi tantangan kesehatan global,” jelas Prof. Ari.
Muktamar AFKNI 2025 dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dengan agenda utama seperti sidang pleno, diskusi panel, dan forum ilmiah. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan gagasan dan kebijakan strategis untuk memperkuat AHS sebagai instrumen kunci dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan nasional.
