Berita Hukum

Hukum

LOHPU: Keuangan Daerah Harus Diatur Tunggal Kemenkeu, Jangan Lagi Kemendagri!

Hukum | Pemerintahan | Kamis, 23 Oktober 2025 - 02:17 WIT

Kamis, 23 Oktober 2025 - 02:17 WIT

JAKARTA – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) mengusulkan perubahan radikal dalam tata kelola keuangan daerah. Mereka mendesak agar regulasi fiskal daerah diatur secara tunggal…

Hukum

Universitas Graha Edukasi Makassar Bantah Tudingan Langgar Tata Ruang

Hukum | Pendidikan | Sabtu, 18 Oktober 2025 - 06:30 WIT

Sabtu, 18 Oktober 2025 - 06:30 WIT

MAKASSAR – Universitas Graha Edukasi Makassar (UGEM) membantah keras tuduhan pelanggaran tata ruang dan perizinan pembangunan yang dialamatkan pada institusi mereka. Pihak kampus menegaskan…

Ekonomi Bisnis

LOHPU Soroti ‘Perang’ Regulasi Proyek WHOOSH: Menkeu Wajar Tolak Bayar Utang dengan APBN

Ekonomi Bisnis | Hukum | Jumat, 17 Oktober 2025 - 05:40 WIT

Jumat, 17 Oktober 2025 - 05:40 WIT

JAKARTA – Polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau WHOOSH kepada China Development Bank (CDB) kian memanas setelah Menteri Keuangan (Menkeu) bersikeras…

Ekonomi Bisnis

LOHPU: Pembayaran Utang BUMN oleh Danantara Wajib Berbasis Audit dan Opini BPK RI

Ekonomi Bisnis | Hukum | Minggu, 12 Oktober 2025 - 23:42 WIT

Minggu, 12 Oktober 2025 - 23:42 WIT

JAKARTA – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) mendesak Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menjadikan hasil audit dan opini resmi dari Badan…

Ekonomi Bisnis

LOHPU Kritik Revisi UU P2SK: Jaga Independensi BI, Hapus Peran DPR Pilih Gubernur

Ekonomi Bisnis | Hukum | Kamis, 9 Oktober 2025 - 06:04 WIT

Kamis, 9 Oktober 2025 - 06:04 WIT

JAKARTA – Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk memastikan independensi Bank Indonesia (BI) tetap terjaga dalam Revisi Undang-Undang…

Hukum

Dukung Kejaksaan Agung, LOHPU Minta Penyidikan In Absensia Tersangka Korupsi Riza Chalid

Hukum | Kamis, 2 Oktober 2025 - 09:11 WIT

Kamis, 2 Oktober 2025 - 09:11 WIT

JAKARTA — Lembaga Opini Hukum Publik (LOHPU) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) RI untuk segera melakukan penyidikan in absensia terhadap tersangka kasus korupsi Pertamina, An…

Ekonomi Bisnis

RUU Danantara Masuk Prolegnas, Pemerintah Didesak Terapkan 24 Prinsip Santiago dan Segera Gabung IFSWF

Ekonomi Bisnis | Hukum | Selasa, 30 September 2025 - 04:35 WIT

Selasa, 30 September 2025 - 04:35 WIT

JAKARTA — Revisi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025 telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Danantara (Daya Anagata Nusantara) sebagai salah satu prioritas legislasi. Danantara merupakan…

Hukum

Seorang Petani di Bulukumba Tewas Tertembak Usai Cekcok dengan Keponakannya

Hukum | Kriminal | Kamis, 25 September 2025 - 07:34 WIT

Kamis, 25 September 2025 - 07:34 WIT

BULUKUMBA – Seorang petani di Bulukumba, Sulawesi Selatan, Utto (55) tewas tertembak peluru senapan angin oleh Keponakannya sendiri, AP (36). Peristiwa terjadi saat korban…

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan pada Selasa (16/9/2025) di Kolaka dan dihadiri oleh jajaran penting seperti Head of Pomalaa Project PT Vale, Pj Sekda Kolaka, Ketua DPRD Kolaka, Dandim 1412 Kolaka, Kapolres Kolaka, hingga perwakilan tokoh adat dan pengusaha lokal.

Ekonomi Bisnis

Teguhkan Komitmen, PT Vale dan Pemkab Kolaka Berdayakan Tenaga Kerja dan Pengusaha Lokal

Ekonomi Bisnis | Hukum | News | Pemerintahan | Kamis, 18 September 2025 - 12:56 WIT

Kamis, 18 September 2025 - 12:56 WIT

KOLAKA — PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) kembali menegaskan komitmennya untuk memberdayakan masyarakat dan pengusaha lokal di Kolaka. Komitmen ini diperkuat melalui penandatanganan…

Pemusnahan barang sitaan Bea Cukai Makassar periode Agustus 2024-Juni 2025

Hukum

Bea Cukai Makassar Musnahkan Barang Ilegal Senilai Rp 12,9 Miliar, Rokok hingga Pakaian Bekas

Hukum | Kriminal | Selasa, 9 September 2025 - 10:06 WIT

Selasa, 9 September 2025 - 10:06 WIT

MAKASSAR – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar (KPPBC TMP B Makassar) memusnahkan berbagai barang ilegal hasil penindakan….